Simabuainfo.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak transformasi melalui konsep MBG 2.0 yang disampaikan dalam 100 hari kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono. Agenda pemberantasan korupsi, efisiensi anggaran, penguatan tata kelola, dan transparansi tentu patut diapresiasi
Namun, di balik berbagai klaim keberhasilan tersebut, masih ada persoalan mendasar yang membutuhkan jawaban: bagaimana nasib mitra SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang telah menginvestasikan dana pribadi untuk membangun dapur, tetapi belum memperoleh kepastian pembayaran investasi maupun operasional?
Sebagai bagian dari mitra SPPG terpencil, saya melihat transformasi tidak cukup diukur melalui laporan dan publikasi. Keberhasilannya harus dibuktikan melalui penyelesaian persoalan nyata di lapangan.
1. Pemberantasan Korupsi Jangan Merugikan Mitra
Kami mendukung pemberantasan korupsi dan penindakan terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, mitra yang telah membangun fasilitas berdasarkan SK resmi BGN tidak boleh ikut menanggung akibat dari kesalahan pihak lain
Berdasarkan data yang kami miliki, dari sekitar 5.000 titik yang disebut telah memperoleh SK, kurang lebih 2.000 dapur telah selesai dibangun 100 persen. Sementara lainnya masih dalam tahap pembangunan
Pertanyaannya, ketika masyarakat telah memenuhi kewajibannya berdasarkan dokumen resmi negara, mengapa kepastian penyelesaian investasinya belum jelas?
Tindak pelaku pelanggaran, tetapi jangan abaikan hak mitra yang telah menjalankan kewajibannya
2. Perubahan Skema Harus Disertai Kepastian Hukum
Dalam skema awal yang kami pahami, mitra berperan sebagai penyedia fasilitas. Setelah pembangunan selesai, dilakukan appraisal oleh Kementerian Keuangan sebagai dasar pembayaran investasi melalui BGN
Namun, dalam perkembangan berikutnya, muncul perubahan ketentuan yang mengarah pada kewajiban mitra untuk turut mengoperasikan dapur dengan skema pengembalian investasi melalui insentif harian
Perubahan tersebut menyangkut investasi, risiko usaha, dan tanggung jawab operasional
Karena itu, BGN harus menjelaskan secara terbuka mekanisme appraisal, pembayaran investasi, status fasilitas yang telah selesai, serta perlindungan terhadap mitra yang telah membangun berdasarkan ketentuan sebelumnya
Jangan sampai masyarakat menanggung risiko akibat perubahan kebijakan yang tidak mereka kendalikan.
3. Efisiensi Anggaran Harus Memperhitungkan Investasi Masyarakat
BGN menyampaikan pengembalian insentif yayasan Rp2.000 per porsi dan potensi penghematan anggaran hingga Rp44 triliun
Kami mendukung efisiensi. Namun, pemerintah juga harus memperhitungkan modal masyarakat yang telah digunakan untuk membangun infrastruktur MBG.
Sebagian mitra menggunakan tabungan pribadi, pinjaman bank, hingga modal keluarga. Ketika dapur belum beroperasi, cicilan, biaya pemeliharaan, dan penyusutan aset tetap berjalan.
Efisiensi anggaran negara tidak boleh mengabaikan beban investasi masyarakat
4. Pengawasan Harus Memiliki Pembagian Tanggung Jawab
Penguatan pengawasan, CCTV, SLHS, laporan pertanggungjawaban, dan standar operasional merupakan hal penting
Namun, BGN harus memperjelas batas tanggung jawab antara mitra penyedia fasilitas dan pihak pengelola operasional
Mitra penyedia fasilitas tidak seharusnya dibebani tanggung jawab administrasi operasional di luar kewenangannya. Setiap kewajiban pelaporan harus memiliki dasar aturan dan pembagian tugas yang jelas.
Pengawasan seharusnya menciptakan kepastian, bukan justru menambah persoalan bagi mitra
5. Mitra Harus Dilibatkan dalam Pengambilan Kebijakan
Transformasi MBG membutuhkan kolaborasi nyata. Mitra yang telah membangun ribuan fasilitas, khususnya di wilayah 3T, harus diberikan ruang untuk menyampaikan persoalan dan terlibat dalam pembahasan kebijakan.
Kami tidak ingin hanya menjadi objek penertiban dan evaluasi. Kami ingin didengar sebagai bagian dari ekosistem program nasional.
Kolaborasi tidak cukup hanya antarlembaga pemerintah. Masyarakat yang telah menginvestasikan modal juga harus dilibatkan.
6. Aktivasi Bukan Operasional
Kami juga mempertanyakan kegiatan aktivasi dapur yang membutuhkan berbagai perlengkapan tambahan, seperti tenda, sound system, televisi, dan perangkat Zoom, dengan pengeluaran yang menurut informasi kami dapat mencapai Rp50 juta atau lebih
Apa dasar petunjuk teknis pengeluaran tersebut? Apakah setelah aktivasi dapur benar-benar mendapatkan kepastian beroperasi?
Aktivasi bukan operasional. Dokumentasi kegiatan bukan ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah dapur yang beroperasi dan makanan bergizi yang benar-benar diterima masyarakat.
7. Mana Kepastian Pelaksanaan SPPG 3T?
Wilayah 3T terus disebut sebagai prioritas nasional. Namun, mitra masih membutuhkan petunjuk teknis yang jelas mengenai mekanisme pembangunan, appraisal, pembayaran investasi, pengelolaan dapur, pengadaan bahan baku, serta standar biaya operasional sesuai kondisi geografis
Prioritas tidak cukup disampaikan melalui pernyataan. Harus ada kebijakan, anggaran, jadwal, dan mekanisme pelaksanaan yang konkret.
Kami tidak membutuhkan lebih banyak seremoni. Kami membutuhkan kepastian.
8. Pertanyaan Terbuka kepada Kepala BGN Sudaryono
Melalui tulisan ini, saya ingin bertanya kepada Kepala BGN Sudaryono:
Apakah Bapak mengetahui bahwa masyarakat telah menginvestasikan dana pribadi untuk membangun fasilitas SPPG berdasarkan dokumen resmi negara?
Apakah Bapak mengetahui bahwa sebagian mitra masih menanggung cicilan, biaya pemeliharaan, dan risiko penyusutan aset tanpa kepastian operasional?
Mengapa persoalan investasi dan mekanisme pelaksanaan SPPG 3T belum mendapatkan penyelesaian yang jelas?
Dan kapan mitra 3T diberikan ruang untuk berdialog langsung dengan BGN?
Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya menuntut kepastian atas hak dan kewajiban berdasarkan dokumen serta ketentuan yang berlaku.
Penutup: Transformasi Harus Menghadirkan Keadilan
Kami mendukung tujuan mulia Program Makan Bergizi Gratis. Namun, keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka dan narasi pemerintah
Keberhasilan harus terlihat dari dapur yang benar-benar beroperasi, anak-anak yang menerima makanan bergizi, serta persoalan investasi masyarakat yang diselesaikan.
Bapak Sudaryono, jangan sampai transformasi hanya membersihkan sistem, tetapi melupakan masyarakat yang telah mengeluarkan modal untuk membangun infrastruktur program.
Jangan hanya berbicara tentang efisiensi anggaran negara, tetapi mengabaikan beban investasi mitra
Jangan hanya menyebut 3T sebagai prioritas, sementara dapur-dapurnya masih menunggu kepastian
Kami bukan musuh BGN. Kami adalah mitra yang telah percaya dan berkontribusi kepada negara. Kini saatnya BGN memberikan kepastian, keadilan, dan penyelesaian.
Anak-anak menunggu ompreng. Mitra menunggu kepastian. Negara harus bertanggung jawab
Jawel Husin
Mitra SPPG Terpencil
Ketua BPP Bidang Publikasi dan Media APGI 3T Terpencil