Simabuainfo.com – Nama dr. Rosaline Irene Rumaseuw, M.Kes., yang disebut sebagai Ketua Umum Cendekiawan Perempuan Papua dan pernah menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), menjadi sorotan dalam sengketa investasi pengelolaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) SPPG Jatirangon, Bekasi.
Persoalan tersebut kini masuk ke ranah kepolisian setelah Arsyad Prayogi melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada 13 November 2026.
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/8693/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor STTLP/B/8693/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Dalam dokumen pengaduan, Rosaline disebut sebagai Pembina Yayasan Embun Sampari Peduli Papua sekaligus pihak yang menandatangani surat pernyataan pengembalian dana investasi. Pelapor meminta kepolisian mendalami peran Rosaline bersama dua pengurus yayasan lainnya, yakni Samparisna O DJ Koibur dan Violetta Chatrien.
Investasi Rp500,8 Juta, Sisa Pengembalian Rp345,8 Juta
Persoalan bermula dari kerja sama investasi pengelolaan dapur MBG yang dituangkan dalam perjanjian tertulis pada 19 November 2025. Nilai investasi yang disepakati sebesar Rp500 juta, sementara total dana yang diklaim telah ditransfer CV Sedulur Papat Sejahtera mencapai Rp500.800.000.
Dalam kesepakatan tersebut, skema bagi hasil ditetapkan sebesar Rp3 juta untuk setiap hari operasional, dengan asumsi 24 hari kerja dalam sebulan. Dengan demikian, nilai bagi hasil mencapai Rp72 juta per bulan atau Rp2,592 miliar apabila kerja sama berlangsung penuh selama 36 bulan.
Namun, menurut keterangan pelapor, pembayaran bagi hasil yang ditagihkan pada Januari 2026 belum direalisasikan.
Kedua pihak kemudian sepakat mengakhiri kerja sama pada 20 Januari 2026. Pada tanggal tersebut, Rosaline disebut menandatangani surat pernyataan pengembalian dana investasi dengan batas waktu pembayaran hingga 7 Februari 2026.
Pelapor menyatakan telah menerima tiga kali transfer pada Februari 2026 dengan total Rp155 juta. Dengan memperhitungkan pembayaran tersebut sebagai pengembalian pokok investasi, masih terdapat sisa dana sebesar Rp345.800.000.
Pelapor juga mengaku telah melayangkan tiga kali somasi, termasuk somasi terakhir tertanggal 2 Oktober 2026. Namun, menurut pihak perusahaan, kewajiban pengembalian dana tersebut belum diselesaikan.
Pengalihan Pengelolaan Dapur Rp1,5 Miliar Ikut Dipersoalkan
Persoalan semakin berkembang setelah sekitar Juli 2026, CV Sedulur Papat Sejahtera memperoleh informasi mengenai pengalihan hak pengelolaan operasional dapur kepada pihak lain.
Nilai pengalihan yang disebut mencapai Rp1,5 miliar masih memerlukan pembuktian melalui dokumen transaksi. Perusahaan mengaku belum memperoleh salinan dokumen yang dapat memastikan nilai transaksi, jumlah pembayaran yang benar-benar diterima, maupun pihak yang menerima dana tersebut.
Atas dasar itu, CV Sedulur Papat Sejahtera meminta kepolisian menelusuri dasar kewenangan pengalihan pengelolaan dapur, keterlibatan pihak-pihak terkait, serta aliran dana investasi dan pembayaran transaksi pengalihan tersebut.
Pelapor juga meminta penyidik mendalami peran Samparisna O DJ Koibur yang disebut sebagai Ketua Yayasan dan mewakili yayasan dalam kerja sama, serta Violetta Chatrien yang disebut sebagai Bendahara Yayasan dan penerima sebagian dana transfer investasi.
Gugatan Wanprestasi Telah Terdaftar di Pengadilan
Selain menempuh jalur pidana melalui Polda Metro Jaya, sengketa tersebut juga bergulir melalui jalur perdata.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencatat gugatan wanprestasi Nomor 774/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst yang terdaftar pada 19 Oktober 2026.
Dalam perkara tersebut, CV Sedulur Papat Sejahtera tercatat sebagai penggugat, sedangkan Yayasan Embun Sampari Peduli Papua dan Rosaline Irene Rumaseuw tercatat sebagai tergugat.
Melalui laporan kepolisian dan gugatan perdata tersebut, pelapor berharap seluruh persoalan kerja sama investasi, pengembalian dana, serta pengalihan pengelolaan dapur MBG dapat diperiksa secara transparan dan profesional.
Hingga pemberitaan ini disusun, substansi laporan tersebut masih merupakan dugaan yang harus diuji melalui proses hukum. Pihak-pihak yang disebut dalam laporan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.