SIMABUA || INFO – M. Rafiq Datuk Raja Kuaso seorang Datuk Kepala Pasukuan sekaligus tokoh panutan dari ranah Minangkabau menyampaikan pandangan tajam dan solutif terhadap kondisi bangsa saat ini.
Menurutnya, sistem politik dan hukum Indonesia saat ini tidak akan mampu melahirkan perubahan signifikan, karena masih berada dalam kendali sistem demokrasi liberal dan kapitalistik warisan Barat.
“Demokrasi itu ilusi, apalagi dalam negara yang menganut sistem kapitalis super liberal. Rakyat akan terus tertindas dan dicegah untuk bersatu. Sistem politik kita adalah warisan dari bangsa penjajah. Maka, jangan heran kalau nasib rakyat tak pernah beranjak,” ungkap Datuk M. Rafiq dalam keterangan tertulis nya.Kamis,(7/08/2025)
Hal ini dijelaskan nya di forum komunikasi para tokoh adat di Asia Tenggara, bertajuk ‘Dewan Nala Duta Nusantara’ yang tergabung dalam grup whatsApp grup(Wag) beranggotakan 143 tokoh adat (Raja, Sultan, Ratu, Datuk)
Selain itu, ia juga menyoroti usia NKRI yang telah mencapai 80 tahun, namun belum menemukan jati diri dalam sistem yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ia membandingkan dengan kerajaan besar seperti Sriwijaya (±500 tahun) dan Majapahit (±250 tahun), yang masing-masing memiliki sistem pemerintahan lebih stabil, bahkan konstitusional, namun pada kenyataan bubar.
“Majapahit itu monarki absolut. Sriwijaya malah sudah menganut sistem monarki konstitusional, mirip Malaysia sekarang. Tapi kita justru adopsi sistem multi partai warisan kolonial yang penuh konflik kepentingan,” jelasnya lagi.
Solusi Tegas Sang Datuk
Sebagai tokoh inspiratif dinilai sosok pemberi solusi, Datuk Raja Kuaso menawarkan rekomendasi konkret:
Hapus sistem multi partai, cukup dua partai: oposisi dan penguasa. Tegakkan hukum seadil-adilnya, termasuk hukuman mati bagi koruptor, seperti yang diterapkan di Tiongkok.
Sistem pemilihan Presiden bukan one man one vote, tapi melalui permusyawaratan perwakilan sesuai sila ke-empat Pancasila.
Mereka yang memiliki pendidikan dan ekonomi mapan dapat mewakili suara rakyat kecil, dalam sistem berbasis distrik.
Menurutnya, sistem one man one vote sangat rentan terhadap politik biaya tinggi, membuka jalan masuknya korupsi sebagai konsekuensi dari praktik balas modal.
“Biaya politik yang super tinggi hanya akan melahirkan dagelan. Hukum sengaja dilemahkan agar modal yang keluar bisa kembali. Umat mayoritas seperti Muslim malah jadi korban tanpa sadar,” tegasnya.
Ia menyentil juga fenomena “korupsi syariah”, istilah yang ia sematkan pada sebagian kelompok aktivis kanan yang menggunakan simbol-simbol agama untuk kepentingan politik, namun pada praktiknya tetap melakukan korupsi secara masif.
“Simbol agama dijadikan jualan politik, tapi praktiknya makan uang rakyat. Haram makan babi, tapi halal makan uang korupsi,” sindir Datuk Rafiq tajam.
Pernyataan Datuk Raja Kuaso menegaskan juga bahwa perubahan tak akan lahir dari program-program baru, selama sistem hukum dan politiknya masih sama. Ia pun menuturkan dengan revolusi sistemik, bukan sekedar program.
“Siapa pun tokohnya, sebaik apa pun niatnya, kalau masuk ke sistem sekarang, pasti ikut arus. Maka jangan salahkan individu rubah dulu sistemnya,” pungkasnya.
Seruan ini menggema di antara para tokoh adat Asia Tenggara yang hadir secara virtual.(*)
S I M A B U A || I N F O
